Tolak Rencana Pemda Bongkar Lapangan Tenis Pahlawan, Tokoh Budaya Datangi DPRD
Sumbawa Besar, nuansantb.com- Gerakan penolakan pembongkaran lapangan Pahlawan, terus disuarakan oleh komponen masyarakat yang terdiri dari Aktivis perempuan, penggiat budaya, penggiat sejarah, tokoh pemuda serta penggiat olahraga di Kabupaten Sumbawa.
“Hari ini, kami mendatangi kantor DPRD Sumbawa untuk menyampaikan aspirasinya penolakan terhadap rencana Pemda Sumbawa yang ingin membongkar Lapangan Tenis Pahlawan,” ungkap tokoh budaya, Agus Irawan Syahmi, Senin (29/05/2023).
Kedatangan rombongan tergabung dalam berbagai elemen ini diterima langsung oleh ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq di ruang kerjanya.
Dalam dialog yang berlangsung, Ais sapaan akrab Agus Irawan Syahmi menyampaikan maksud dan tujuannya kepada ketua DPR perihal pembongkaran tersebut.
“Lapangan pahlawan dan lapangan tenis tersebut selain tempat pembinaan bibit atlet tenis, juga syarat kaitannya dengan sejarah masa lalu” ungkap Bang Ais.
Ais menguraikan, bagaimana sejarah kesultanan Sumbawa membangun kerjasama dengan Belanda dan lapangan Tenis ini menjadi salah satu cara diplomasi damai pemerintah Kesultanan Sumbawa dengan Pihak Belanda.
Selain itu juga kata Bang Ais, lapangan pahlawan disebelahnya menjadi pusat kegiatan keumatan masyarakat Sumbawa sejak jaman dahulu.
“Pembongkaran yang direncanakan oleh Pemda Sumbawa ini tentu akan menghilangkan nilai history yang melekat pada lapangan pahlawan sebagai warisan sejarah, apalagi konsepnya sampai saat ini tidak pernah tersosialisasi sampai hari ini kepada masyarakat,” jelasnya.
Sementara, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, menerima dan mendengar semua masukkan dari komponen masyarakat yang hadir.
“Saya bisa merasakan kekhawatiran yang ada pada diri kawan-kawan dan para senior saya mengenai masalah ini” kata Ketua DPC PDI-P Sumbawa ini.
Namun kata Rafiq, ketika suatu pembangunan yang hendak dilaksanakan, dan itu berhubungan dengan kepentingan public sebaiknya melibatkan juga aspirasi dari perwakilan masyarakat.
“Ada baiknya pemangku kebijakan duduk bersama serta mengundang pihak terkait termasuk kami (DPR) sebagai representasi masyarakat, agar win-win solution yang menjadi tujuan menyelesaikan masalah tercapai,” jelasnya.
Rafiq melanjutkan, ketika ada nilai sejarah yang melekat dalam proses pembangunan tersebut, sebaiknya dipikirkan dengan baik serta seksama agar nilai-nilai yang ada tidak hilang.
“Kita harus bahu membahu mendukung dan mengawasi program yang sedang dijalankan oleh pemerintah karena memang itu sudah tugas kita disini dan tidak ada salahnya bila ada masalah, kita semua duduk berkomunikasi agar tidak ada prasangka tidak baik dan salah paham antara pemerintah dan rakyatnya,” pungkas Rafiq. (*)
