Sumbawa Besar, nuansantb.com- Kelangkaan Gas LPG 3 Kg hingga hari ini masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa. Begitu juga dengan harga yang mahal ditingkat pengecer.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumbawa, Adizul Syahabuddin, S.P,. M.Si,. kepada media ini membenarkan adanya permainan harga di tingkat pengecer yang menyebabkan masyarakat cukup terbebani.
“Saya secara pribadi terus melakukan pemantauan dan bahkan turun langsung ke lapangan memastikan hal tersebut,” ujar Adizul yang dikonfirmasi media ini, Kamis (15/06/2023).
Atas terjadinya kelangkaan itu juga lanjut Calon Anggota Legislatif Dapil 4 ini, Komisi II DPRD Sumbawa pada hari Rabu 7 Juni kemaren telah melakukan rapat dengan menghadirkan pihak pihak terkait seperti Pertamina, Hiswara Migas, para Agen penyalur Gas LPG 3 Kg, Bagian Ekonomi Setda Sumbawa dan juga dari Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
Adapun pertemuan di Dinas ESDM Provinsi langsung difalitasi oleh Kepala Dinas yang didampingi Kabid Energi, hadir juga yang mewakili Biro Ekonomi dan Perdagangan Provinsi NTB serta dari pihak Pertamina NTB untuk wilayah sumbawa.
Dipertemukan tersebut, kata Adizul, Komisi 2 DPRD Sumbawa menyampaikan terkait kelangkaan Gas LPG 3 Kg yang terjadi di Kabupaten Sumbawa dan meminta agar ada penambahan kouta.
“Pihak Pertamina mengatakan telah mengajukan penambahan kouta untuk Kabupaten Sumbawa kepada Dirjen Migas dan saat ini masih menunggu hasilnya,” jelas Adizul.
Selain itu, Helmi perwakilan Pertamina juga mengatakan, kelangkaan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia dan juga karena adanya hari libur seperti di tanggal 18 Mei dan 1 Juni.
“Hari libur tidak ada penyaluran dari SPBE ke Agen dan agen tidak melakukan penyaluran ke pangkalan. Disamping juga karena tingginya peminat dan kebutuhan gas LPG yang semakin meningkat,” kata Adizul meniru pernyataan Helmi perwakilan Pertamina.
Kemudian, adanya pengecer (bukan pangkalan) yang mendapatkan pasokan dari agen sehingga harga mencapai Rp 40.000/tabung.
“Kita juga mempertanyakan, apakah ada tim pengawas distribusi gas LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan ? Kabid Perdagangan menjawab belum terbentuk di kabupaten sumbawa,” ungkap Adizul.
Karena belum adanya tim pengawas dari pihak pemerintah selain DPRD maka Komisi 2 DPRD Sumbawa mendorong agar segera dibentuk tim pengawas penyaluran LPG 3 Kg.
Adizul juga meminta pemerintah agar melakukan pendataan ulang terkait sasaran pengguna LPG 3 kg dengan menggunakan KTP dan KK agar penyaluran tepat sasaran.
“Pemerintah harus memikirkan masyarakat yang berekonomi lemah agar bisa menggunakan LPG 3 Kg dengan harga terjangkau sesuai Perda sebab fakta lapangan harga tembus sampai Rp 40 ribu bahkan lebih,” pungkas Anggota DPRD 2 Periode ini. (Nuansa/Ril)
