Sumbawa Besar, nuansantb.com- Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Edy Syarifudin menyoroti kondisi hutan yang semakin kritis sehingga berdampak pada kekeringan yang panjang dan bencana banjir kerap terjadi pada saat musim penghujan khususnya di wilayah Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Empang.
“Terjadinya kekeringan dan banjir di Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Empang dan lainnya di kabupaten sumbawa ini akar permasalahannya adalah rusaknya hutan sebagai penyerap dan penyimpanan air. Kami meminta kepada Pemda agar dapat menyelesaikan akar permasalahannya,” ujar Edy dari Fraksi Nasdem kepada media ini, Jumat (27/10/2023).
Menurut Edy, Pemerintah Daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan mata air. Maka semestinya aturan teknis perda tersebut segera terbit dan segera bekerja.
“Kita sangat prihatin kini perilaku penangkapan pelaku ilegal logging gencar tapi jangan lupa juga bahwa mereka yang merusak hutan dengan menggunakan alat berat tidak dikenai tindakan padahal ini lebih parah akibatnya, mereka membuka jalan di tengah hutan dan mengancam sumber air minum kita. Mohon ini menjadi atensi serius Bupati bersama jajarannya,” tegas Edy.
Atas hal tersebut, Syamsul Fikri AR, S.Ag,. M.Si,. selaku wakil ketua II DPRD sumbawa memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Nasdem dan meminta kepada Komisi II DPRD untuk menindaklanjutinya secara serius.
“Kewenangan Hutan sudah diambil alih oleh Provinsi, kita di Kabupaten hanya menerima dampaknya, tentu saja ini tak bisa diabaikan Pak Bupati. Kita perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB yakni Dinas LHK agar proporsi anggaran dan program untuk Sumbawa ini diperhatikan,” ungkap Fikri.
Selain itu Fikri juga meminta Kepada Komisi II, agar hari ini dapat menandatangani surat dinas untuk berangkat menuju Provinsi dan membicarakan tentang masalah hutan ini,” pungkasnya. (Nuansa)
