Sumbawa Besar, nuansantb.com- Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, melaksanakan kunjungan lapangan terkait Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Alas dan Alas Barat, Jumat (10/02/2023).
Kunjungan diakhir pekan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap ikhtiar Pemerintah Daerah mewujudkan SPM Pendidikan di kabupaten Sumbawa karena sebelumnya DPRD telah berkomitmen untuk mengawal terwujudkan hal tersebut melalui dukungan anggaran bagi pemenuhan SPM.
“Pada tahun ini Pemerintah Pusat lebih menekankan tercapainya pemenuhan SPM dibidang pendidikan dan kesehatan minimal 25 % dari Anggaran belanja Dana Alokasi Umum,” ujar Ketua Rafiq.
Menurut Ketua DPC PDI-P Sumbawa ini, DPRD Sumbawa memiliki semangat yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam upaya pemenuhan semua Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga masyarakat Kabupaten Sumbawa.
“Setiap warga masyarakat memiliki hak pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,” tegas Ketua PBSI Sumbawa ini.
Guna mengetahui semuanya berjalan, kami mengunjungi Sekolah Dasar Negeri Marente Beru Desa Marente Kecamatan Alas, dan juga sekolah lainnya juga untuk meninjau langsung kondisi sekolah.
“Hari ini, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, guru dan Pengawas di Marente guna mengetahui kebutuhan sekolah dalam rangka terpenuhinya SPM pendidikan di sekolah bersangkutan,” jelas Rafiq yang juga Dewan Pembina PGRI Kabupaten Sumbawa.
Dalam pantau media ini, kedatangan Ketua DPRD disambut hangat, oleh siswa-siswi, Guru dan Tenaga kependidikan juga hadir Aparatur Desa setempat, mulai dari Kadus hingga Tokoh masyarakat.
Di sekolah tersebut, Ketua DPRD duduk lesehan di ruang perpustakaan yang juga dipakai sebagai ruang guru dan kepala sekolah.
“Inilah kondisi kami, ruang Perpustakaan ini kami pakai juga untuk ruang guru dan ruang kepala Sekolah. Terimakasih atas kunjungannya, sehingga bisa melihat secara langsung kegiatan belajar dan kondisi gedung sekolah,” ungkap Kepala Sekolah Syafaruddin AR S.PdI.
Di sekolah ini kata Syafar, untuk fasilitas sekolah masih kekurangan meubeler, ruang perpustakaan dibutuhkan renovasi serta ketersediaan kamar mandi masih kurang dibandingkan dengan jumlah siswa.
“Kami sangat membutuhkan dukungan anggaran guna terimplementasinya SPM pendidikan di Sekolah kami,” terang Syafaruddin
Hal tersebut juga diperkuat oleh korwil pengawas kecamatan Alas Muhammad Karyadi, S.Pd,. bahwa masih banyak sekolah di wilayah Alas yang membutuhkan meubeler dan fasilitas lainnya untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang standar.
“Di wilayah kami, sekolah akan disiapkan menerapkan boarding school atau sekolah lima hari, sehingga perlu dipersiapkan kenyamanan siswa maupun wali murid di sekolah, Dimana tempat istirahatnya, makan atau kantinnya, MCK hingga tempat ibadahnya. Sementara di Sekolah ini sangat dibutuhkan renovasi ruang perpustakaan dan pembangunan kamar mandinya,” urainya.
Atas hal tersebut, Ketua DPRD telah mendengar dan mencatat serta akan diupayakan untuk disuarakan sehingga dapat masuk dalam penganggaran APBD.
“Terhadap usulan baru hari ini telah kami dengar, itulah pentingnya kami datang, sementara ini Kami telah menganggarkan dana meubeler sekolah sebesar Rp 50.000.000 sesuai usulan yang telah masuk, ini yang kita prioritaskan,” ungkap Rafiq.
Masih kata Rafiq, SPM di pendidikan tidak hanya memikirkan siswa, tapi juga kenyamanan para guru dan pengawas, serta tenaga pendidiknya, bagaimana bisa berharap kinerja baik manakala tempat kerjanya tidak nyaman. Maka penataan ruang guru ini adalah prioritas, bila perlu ada AC atau minimal Kipas angin. Sementara untuk yang dianggarkan nantinya bisa untuk renovasi Ruang Guru.
Sebenarnya kata Rafiq, SPM Pendidikan ini menjadi perhatian khusus Pemerintahan Daerah sebagaimana mandatori dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan implementasi wajib belajar 12 tahun dan SPM ini terukur dan terpenuhi.
Selaku wakil Rakyat yang juga mendapat amanah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, akan mengawal pelaksanaan implementasi SPM ini. Pemerintah daerah harus fokus dulu memperbaiki implementasi SPM di Daerah.
Selain itu juga harus memperbaiki semua sekolah yang masih kurang layak. Guru juga harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.
Persoalan dibidang pendidikan tidak hanya fasilitas fisik sekolah tapi juga di berbagai aspek, seperti supervisi, perencanaan belajar, dan penilaian murid, sehingga harapan wajib belajar 12 tahun bisa sukses, kata Rafiq saat bincang santai di Ruang Perpustakaan SDN Marente Beru.
Selama berdiskusi dengan Guru dan dengan tenaga kependidikan rupanya SDN Merente Beru memiliki beragam prestasi di bidang olahraga seperti Bola voly, pembinaan Seni dan baca Alquran, serta para gurunya juga memiliki kecakapan dalam membuat kue.
“Life skill yang dimiliki guru bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi siswa dan siswi, hal ini patut untuk dikembangkan dan kami akan mensupport kreatifitas tersebu” Tandas Ketua.
Sebelum menuju kecamatan Alas Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq berpesan agar tetap semangat dalam berkarya, dan mendedikasikan ilmu sehingga turut serta mencerdaskan anak bangsa, secara langsung meningkatkan kinerja SPM di Daerah, pungkasnya. (Red)
