Oleh : KUSRIAWANSYAH (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa)
Beberapa tahun terakhir kita disajikan dengan pemberitaan tentang banyaknya Lembaga Pendidikan Swasta, khususnya Sekolah Swasta yang terpaksa gulung tikar alias tutup. Hal tersebut menjadi menu tahunan yang tersaji ketika musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiba.
Jika kita melihat jauh kebelakang, saat pemerintah belum mampu memfasilitasi masyarakat dengan layanan pendidikan yang memadai, maka Lembaga-lembaga swastalah yang justru hadir memberikan layanan pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Namun dalam perjalanannya, setelah Pemerintah memiliki kemampuan untuk menghadirkan pendidikan ditengah-tengah masyarakat, justru sekolah-sekolah swasta menjadi terpinggirkan, bukan hanya dari sisi minat masyarakat namun juga dari keberpihakan pemerintah.
Di kabupaten sumbawa sendiri, sejak tahun 2008, ketika pemerintah mulai membangun sekolah-sekolah di setiap kecamatan, praktis berpengaruh terhadap jumlah siswa yang masuk ke Sekolah-sekolah Swasta. Mulai saat itu juga beberapa sekolah-sekolah swasta mulai berguguran tutup dikarenakan tidak adanya murid. Hal tersebut semakin menjadi-jadi dari tahun ke tahun. Disatu sisi kita mengapresiasi niat baik pemerintah untuk mendekatkan layanan pendidikan, tapi disi lain justru mematikan sekolah yang sudah ada.
Tahun 2017, setelah kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan SLB diambil alih oleh pemerintah Provinsi, justru keberpihakan pemerintah terhadap sekolah swasta semakin terasa berkurang, mulai dari tidak dilibatkannya Sekolah swasta dalam perencanaan Penerimaan Siswa Baru, Beberapa pelatihan yang hanya diikuti oleh Sekolah Negeri, hingga berbagai hal lainnya yang dirasa menganaktirikan Sekolah Swasta, Sehingga beberapa ungkapan dikalangan pengelola SMA/SMK swasta mengatakan bahwa Sekolah yang dikelolanya adalah “Sekolah Luar Negeri”. Ungkapan tersebut tentunya merupakan sindiran keras kepada pemerintah, betapa pemerintah tidak memberikan perhatian yang sama terhadap Sekolah Swasta sebagaimana yang diberikan kepada Sekolah Negeri.
Jika mengacu pada Penyelenggara Pendidikan, memang harus diakui bahwa Sekolah Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah sedangkan Sekolah Swasta diselenggarakan oleh Masyarakat/Yayasan.
Namun sebagai pemerintah, tentu harus bertindak adil dan selalu hadir ditengah-tengah tanpa berpihak kepada salah satunya, karena antara Negeri dan Swastapun memiliki tugas yang sama, yakni mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.
Beberapa kebijakan pemerintah yang dirasa membunuh atau menghilangkan keberadaan Sekolah swasta seperti saat PPDB, Beberapa Sekolah Negeri menambah Jurusan atau Menambah Rombel, hal tersebut tentu membuat Sekolah Swasta Meradang karena Jumlah Siswa yang terserap di sekolah Negeri akan lebih banyak.
Dalam kurun waktu 2008 sampai 2022 setidaknya ada 4 sekolah di Sumbawa yang sudah tidak beroperasi dikarenakan tidak adanya murid. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya campur tangan dan Intervensi kebrpihakan pemerintah kepada Sekolah Swasta, maka bukan tidak mustahil Sekolah Swasta hanya tersisa dalam Cerita. Gejala tersebut sudah mulai terlihat dengan sedikitnya siswa yang terserap di Sekolah-sekolah Swasta, jikapun ada sekolah swasta yang peminatnya banyak, itu hanya beberapa sekolah saja dibandingkan dengan jumlah sekolah swasta yang ada.
