Sumbawa Besar, Nuansantb.net- (12/05/2020)
Pembagian Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang dicanangkan oleh) Pemerintah Provinsi NTB menjadi sorotan dan banyak mendapat kritikan publik dan bahkan ada kegaduhan yang dimana isi dari JPS tersebut tidak sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Gubernur di media massa bahwa semuanya akan berasal dari UMKM lokal namun kenyataannya tidak sesuai omongan.
Menanggapi hal tersebut Gubernur NTB DR Zulkieflimansyah dalam diskusinya di WAG Sumbawa Hebat Bermartabat, Senin (11/05/2020) mengatakan bahwa, apa yang terjadi ditahap awal pembagian JPS Gemilang akan dievalusi kembali, yang dimana diakui olehnya isi dari JPSG belum sepenuhnya diambil dari UMKM yang ada di NTB seperti contoh Beras yang beli dari Bulog sementara banyak pengusaha beras tidak diberdayakan, minyak goreng juga bukan dari UMKM lokal.
Gubernur NTB berjanji, JPS Gemilang tahap 2 akan langsung berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten.
“JPS Gemilang yang kedua ini tetap sembako dan supplemen. Sembako yang Isinya tetap Beras, Minyak kelapa, ikan kering, ikan asin, abon ikan dan lain-lain yang berasal dari UMKM Daerah setempat,”
Semua item untuk tahap kedua harus berasal dari pengusaha dan UKM-UKM lokal agar kegiatan ekonomi betul-betul bergerak. “Untuk yang kedua nanti Pemprov akan berkordinasi langsung dengan masing-masing Daerah dan Kabupaten,” jelas Gubernur dalam WAG Sahabat.
Lanjut Gubernur, untuk JPS NTB di Sumbawa, yang akan banyak berperan dan bekerjasama nanti adalah pemda Sumbawa.
“Seperti pengadaan beras dikumpulkan di Sumbawa oleh Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, minyak kelapa oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Sumbawa, pengadaan abon ikan, ikan asin dan ikan kering Dinas Kelautan dan perikanan dan lain-lainnya. Begitu juga produk-produk lokal lain yang dirasakan bisa membantu UKM-UKM di daerah masing-masing,” jelas Gubernur.
Gubernur juga membuka peluang bagi UMKM yang memproduksi ikan kering termasuk masker karena semua itu sangat menyentuh UMKM perempuan terutama perempuan di daerah pesisir. Begitu juga dengan Kabupaten lain, apa yang menjadi prodak hasil dari UMKM lokal itulah yang diberdayakan dan tidak harus sama di setiap Kabupaten isi dari JPS NTB tersebut, terang Gubernur.
“Sekali lagi untuk tahap awal ini memang agak kaduh dan banyak kekurangan termasuk kualitas dan juga harga. Mudah-mudahan tahap kedua nanti akan lebih baik dengan melibatkan Pemerintah Daerah sehingga nanti Pemda masing-masing yang langsung membeli dari UMKM diwilayahnya sehingga harapannya ketika pandemi ini berlalu, kita punya UMKM-UMKM yang telah punya kemampuan relatif baik dan dapat bersaing dipasaran,” tutup Gubernur Zul. (Nuansa)
