Ditulis oleh Marlina Astutimalo
Universitas STIKES GRIYA HUSADA
Jurusan : Keperawatan
NIM :1PA21010
Tema : Pandemi Berlanjut, Perdagangan Manusia Memburuk ?
nuansantb.com- 1 Juli 2022
Di Indonesia, kasus anak buah kapal ABK Indonesia yang meninggal, dilarung di laut dan bahkan hilang baru-baru ini merupakan salah satu tamparan paling keras. Destructive Fishing Watch (DFW).
Indonesia mencatat sejak 22 November 2019 hingga 19 Juli 2020 sudah 11 ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera China yang meninggal dan 2 lainnya hilang. DFW secara blak-blakan menyebut indikasi perdagangan dan penyelundupan manusia dalam kasus itu.
Dalam dua tahun terakhir, 11 ABK Indonesia di Kapal Ikan China Meninggal, 2 Hilang sebagaimana diwawancarai melalui telepon, Sabtu (2/8) malam, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan sektor perikanan, perkebunan kelapa sawit dan rumah tangga memang merupakan sektor paling rentan terjadinya perdagangan manusia.
Tiga sektor ini paling rentan dalam perdagangan manusia atau perbudakan modern di Indonesia karena ini adalah pekerjaan yang paling diminati pekerja migran kita. Lebih dari 60 persen tindak pidana perdagangan orang memboncengi perekrutan pekerja migran kita.
Kasus ABK Indonesia kemarin membuka kotak pandora tentang realitas pekerja migran di sektor perikanan yang ternyata tidak kalah mengerikan dengan kerentanan pekerja rumah tangga.”
Aturan Hukum Tidak Membumi. Menurut Wahyu, sebenarnya Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup untuk melindungi warga, khususnya para pekerja migran, dari perdagangan orang, tetapi tidak semua aturan hukum itu diimplementasikan di lapangan. Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo.
“Kita sudah memiliki UU No.18/Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan UU No.21/Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kita juga sudah meratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran, menjadi bagian dari Protokol Palermo [suatu konvensi melawan kejahatan transnasional terorganisir.red] dan banyak lainnya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengejawantahkan semua instrumen itu dalam kebijakan di tingkat operasional. Jujur saja, tidak jarang kita mendapati kebijakan yang justru bertolak belakang atau bahkan aturan hukum yang seakan ‘berjarak’ dengan kondisi sehari-hari di lapangan,” papar Wahyu.
Berbagai Modus Sebabkan Maraknya Perdagangan Orang di NTT.
Hal senada disampaikan Kepala Misi Organisasi Migrasi Internasional IOM Louis Hoffmann yang diwawancarai usai konferensi pers virtual di Jakarta pekan lalu.
“Untuk dapat mencapai target menekan angka perdagangan orang, kemitraan dengan semua pihak merupakan suatu keniscayaan. Ini mencakup kerjasama erat dengan aparat penegak hukum, sektor swasta, serikat buruh, badan yang melakukan rekrutme.
