Sumbawa Besar, nuansantb.com- Puluhan kontraktor lokal mengeluh atas sikap Pemerintah Provinsi NTB yang hingga kini belum melunasi hutang program fisik yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2022 lalu.
Hutang yang berkisar 300 miliar yang belum dilunasi oleh Pemprov NTB ini berada di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Pertanian.
Menanggapi hutang Pemprov NTB tersebut, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, SH,. mengakui bahwa dirinya menerima keluhan dari beberapa pengusaha/ kontraktor lokal sumbawa yang menjadi pelaksana proyek.
“Kami menerima keluhan dari pengusaha kecil yang menjadi pelaksana program Pemprov NTB yang mengaku hingga kini belum dibayar. Dimana proyek tersebut telah selesai dikerjakan pada tahun 2022 lalu,” ujar Rafiq kepada media ini, Kamis (09/03/2023).
Atas hal tersebut, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Sumbawa ini turut prihatin terhadap kesulitan para kontraktor dan meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak mengabaikan hak pengusaha kecil.
“Seharusnya pengalaman tahun terdahulu hendaknya menjadi pengalaman berharga karena dampak dari hal itu, para kontraktor bisa jadi takut menawarkan diri sebagai penyelia Barang dan Jasa,” ungkap Rafiq.
Lanjut, di satu sisi kami mengapresiasi semangat Pemprov NTB yang ingin memberdayakan pengusaha/kontraktor lokal namun jangan disamakan daya tahan kontraktor lokal dengan kontraktor nasional yang memiliki modal besar.
Kontraktor lokal ini kata Rafiq, untuk mampu bekerja mengandalkan modal pinjaman dari Perbankan dan mereka terkena beban yang lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapat.
“Kami berharap Pemprov NTB dapat benar benar memperhatikan secara serius kewajibannya dan hak pengusaha segera dibayarkan apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan dan semuanya berhak menikmati puasa dengan hati yang tentram,” jelas Rafiq.
Jadi, Pemerintah Provinsi NTB harus bisa memberikan kepastian pembayaran projek tahun 2022 ini agar program pembangunan di Provinsi NTB dapat berkelanjutan yang membawa kesejahteraan bagi pelaku pembangunan itu sendiri.
“Pemprov harus bisa berikan kepastian dan segera lakukan terobosan agar hutang tersebut dapat dilunasi dan kami yakin Pemprov bisa,” pungkas Rafiq. (Nuansa/SI)
