Sumbawa Besar, nuansantb.com- Wakil Bupati Sumbawa Hj Dewi Noviany, S.Pd,. M.Pd,. membuka secara resmi Rapat Kordinasi (Rakor) percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa tahun 2023.
Kegiatan yang digelar di aula Madilaoe ADT lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini, dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa serta kepala OPD terkait dan para Camat/Sekcam serta tamu undangan lainnya, Senin (20/03/2023).
Wakil Bupati Sumbawa pada kesempatan tersebut mengajak semua pihak untuk bersama-sama menekan angka stunting agar Sumbawa benar-benar terbebas dari stunting.
“Untuk menurutkan angka stunting di kabupaten sumbawa ini diperlukan sijergitas bersama, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Semuanya harus ambil bagian,” ujar Wabup.
Selain mengajak bersinergi, Wabup juga pada kesempatan itu menyampakan kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa dimana beberapa waktu lalu Kabupaten Sumbawa mendapatkan penghargaan UHC (Universal Health Coverage) Award yang merupakan bentuk Apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
Penghargaan itu berkat usaha keras daerah dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warga masyarakat yang dibuktikan dengan menyediakan alokasi anggaran untuk pembayaran premi kepesertaan JKN PBI APBD.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, Jannatulfalah, S.AP,. dalam laporannya menyampaikan bahwa, dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) terdapat 19 Indikator pencapaian target.
Sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, ada 72 Indikator Pencapaian Target Pelaksanaan 5 Pilar Strategi Nasional serta 42 indikator dalam Kegiatan Prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak di seluruh tingkatan daerah untuk mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 14 % per tahun 2022.
Oleh sebab itu kata Jannatulfalah, diperlukan koordinasi di semua Kementrian/Lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pemaduan, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
Adapun hasil pengukuran dari SSGI Kabupaten Sumbawa 29,7% dan EPPBGM 8,11%. Dalam upaya penurunan percepatan stunting sesuai amanat RAN PASTI, terdapat 6 output tematik yang harus dicapai yaitu : Audit Kasus Stunting (AKS), Mini Lokakarya Kecamatan, Pemantauan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, kemudian Pemantauan Elsimil, dan Pemantauan Tim Pendamping Keluarga.
Berkaitan dengan kegiatan tematik stunting tersebut, salah satu kegiatan tematik yakni Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten tahap pertama dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Adapun pelaksanaan Rapat Koordinasi pertama dilaksanakan oleh TPPS Kabupaten Sumbawa.
Sehingga dengan dasar tersebut, Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (SATGAS PPS) di tingkat Provinsi perlu mengikuti rangkaian kegiatan dengan tujuan memonitoring dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan Rapat Koordinasi tingkat kabupaten.
Sehingga, adapun yang menjadi harapan dalam memastikan kualitas pelaksanaan setiap kegiatan tematik dapat terkoordinir, terukur, terfasilitasi dan terpantau sejalan dengan peran SATGAS Percepatan Penurunan Stunting.
Kadis P2KBP3A juga menambahkan maksud dan tujuan dari Rakor ini adalah agar pihak terkait dapat mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi TPPS tingkat Kabupaten Sumbawa, dan dapat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi TPPS tingkat Kabupaten Sumbawa dan adanya rencana aksi dan intervensi dalam percepatan penurunan stunting yang terhadap di daerah lokus.
Peserta kegiatan berasal dari anggota tim TPPS Kabupaten Sumbawa, Kecamatan, Kepala Desa dan Lurah, perwakilan lintas sektor, mitra kerja, Bank, Perguruan Tinggi, Bapak Asuh Anak Stunting, dan lain-lain.
Terkait dengan substansi pembahasan diskusi, mempunyai arah dalam rangka aksi nyata pendampingan terhadap daerah lokus yang akan menjadi intervensi bagi OPD terkait yang sesuai dengan Rencana Kerja Bidang yang dipaparkan oleh masing-masing koordinator Bidang dalam percepatan penurunan stunting di daerah lokus yang ada di 6 kecamatan dan 12 desa di tahun 2023 ini. (Nuansa/**)
