Sumbawa Besar, nuansantb.com – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 berupaya turut berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat 2024. Sebagai langkah kongkret, Mi6 menggelar roadshow ke Kabupaten Sumbawa, NTB.
Roadshow tersebut ditujukan guna melakukan pemetaan sejumlah isu strategis dengan memotret persoalan yang lebih spesifik yang hinggap di masing-masing daerah. Dalam roadshow tersebut, Mi6 menggelar Fokus Group Discussion (FGD) di Hotel Kaloka Sumbawa, Sabtu (01/06/2024).
Dalam FGD tersebut, Mi6 menggandeng puluhan jurnalis yang aktif di Pulau Sumbawa yang dimoderatori oleh Abdul Majid , seorang Lawyer dari Mataram. Tampak hadir sejumlah perwakilan organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta perwakilan media dan organisasi pers lain di Pulau Sumbawa. Pertemuan berlangsung hangat dengan diskusi yang menarik membedah sejumlah isu strategis di Pulau Sumbawa.
Dalam sambutannya, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari puluhan jurnalis di Pulau Sumbawa. Pria yang karib disapa Didu itu menerangkan latar belakang yang mendasari digelarnya FGD tersebut.
Menurut Didu, Pilkada Serentak 2024 merupakan momen yang strategis bagi masyarakat untuk melakukan kontemplasi, melihat lebih dalam persoalan apa yang masih hinggap di tubuh masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami ingin menyerap informasi, meminta pandangan dan persepsi dari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang kira-kira bisa kita urai benang merahnya untuk kita suarakan dalam momen kontestasi demokrasi (baca, Pilgub NTB) yang akan digelar 27 November nanti,” papar Didu di hadapan puluhan jurnalis yang hadir.
Pulau Sumbawa, kata Didu secara sosio-kultural dihuni oleh dua etnis atau suku besar yakni Suku Samawa dan Suku Mbojo. Kekhasan kultural ini menurutnya tentu juga akan memunculkan cita rasa yang berbeda terhadap persoalan yang hinggap di tubuh masyarakat.
Mi6 berpandangan bahwa kontestasi Pilgub NTB merupakan salah satu wadah atau corong bagi masyarakat untuk menyuarakan harapannya. Mi6 hadir di Pulau Sumbawa untuk mendengar lebih dekat “Suara dari Sumbawa” terhadap Pilgub NTB 2024.
“Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Mantan Eksekutif Daerah (ED) Walhi NTB itu mengungkap alasan menggandeng kawan-kawan media. Menurutnya, media merupakan salah satu eksponen yang paham dan punya akses lebih dalam untuk memotret persoalan kedaerahan.
“Kenapa kami menggandeng media? Karena kami menganggap media ini mengetahui betul problem strategis yang ada di masyarakat. Mereka punya akses informasi yang lebih luas,” ungkap Didu.
Didu berpesan, dalam kontestasi demokrasi yang sebentar lagi akan dihelat, media mesti tetap memberi kontrol sosial, kritis dan tentunya independen. Media harus berdiri di tengah, tidak boleh berpihak dan partisan.
Dalam FGD-nya, para jurnalis memberikan perspektifnya terhadap beberapa masalah yang dianggap perlu digesa penyelesaiannya oleh pemerintah yang akan menjabat lima tahun mendatang. Ketua PWI Sumbawa Zainuddin dalam paparannya mengungkap sejumlah persoalan dalam rangka menyongsong Pilgub NTB 2024.
Salah satu yang diamatinya, adalah adanya persoalan yang dirinya sebut sebagai “ego kesukuan”. Menurutnya, persoalan-persoalan privat seperti kesukuan seharusnya tidak lagi menjadi salah satu diskursus yang diperbincangkan.
“Sekarang ini memang yang paling menarik adalah dinamika politik yang berlangsung di level elite provinsi. Ada ego kesukuan. Ada yang ingin mengembalikan image bahwa gubernur harus orang Lombok. Itu yang muncul di sini (Sumbawa). Di samping persoalan lain, itu yang paling terasa. Di sini ada bahasa bela baris, kondisi itu yang ada sekarang,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Jurnalis Sumbawanews.com Fian memberi cermatan pada persoalan lain yakni pertanian. Ia menyoroti ada masalah serius dalam sektor pertanian. Padahal diketahui, sektor pertanian ini, merupakan sektor mayoritas yang digeluti masyarakat, tidak hanya di Sumbawa, tetapi juga di NTB. Sektor pertanian juga selama ini masih menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumbawa dan NTB.
Sektor pertanian yang disorot Fian adalah produksi jagung. Harga jagung setiap kali panen raya dilakukan sering tak terkendali. Dirinya mengusulkan, ketimbang jagung dari Sumbawa dijual ke luar daerah, ia berharap agar pabrik pakan dibuat di Sumbawa.
“Sektor pertanian, ini dilematis. Perlu ada pengendalian harga, pemerintah mesti hadir menjadi hakim yang adil dalam mengatur arus produksi jagung hingga jual beli. Ketimbang kita bawa ke luar daerah, lebih baik buatkan kami pabrik pakan. Supaya harganya tidak fluktuatif,” paparnya.
Senada dengan Fian, Jim Sujiman Jurnalis Bidikkameranews juga mengurai sejumlah problem seputar pertanian. Ia juga mengemukakan masalah-masalah lain ihwal kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Seperti jaringan telekomunikasi yang masih belum sepenuhnya sampai ke pelosok-pelosok desa, infrastruktur jalan, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kesejahteraan media, pertambangan dan event-event internasional yang memang belum memberikan multipplier effetct yang nyata bagi masyarakat NTB, khususnya Pulau Sumbawa.
Sementara Sahril dari NuansaNTB memberikan gambaran permasalahan yang ada di NTB khususnya sumbawa sangat komplek mulai dari pemerataan pembangunan yang masih sangat jauh antar sumbawa dari Pulau Lombok.
Dikatakan Sahril, selama kepemimpinan Bang Zul (Zulkieflimansyah) beberapa hal yang menjadi pro-kontra ditengah masyarakat yakni terkait MotoGP dan MXGP serta pembelian lahan untuk sirkuit MXGP di Samota, yang semuanya perlu dibenahi agar benar-benar memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
Sedangkan permasalahan petani, Sahril berharap Pemerintah Provinsi NTB dan khususnya Pemda sumbawa dapat lebih berpihak kepada petani. Tekan para pengusaha dengan melakukan langkah strategis, misalnya, terlebih dahulu Pemda melakukan kajian, berapa biaya yang dikeluarkan oleh petani dari mulai biaya bibit, pupuk, obat-obatan, biaya tanam, biaya perawatan, biaya panen hingga biaya yang dikeluarkan hingga hasil panen dalam hal ini jagung sampai ke Gudang.
“Itu hal yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah agar mengetahui dasar untuk menekan para pengusaha. Bila semua besaran biaya yang dikeluarkan oleh petani diketahui maka Pemda harus memaksa pengusaha agar membeli hasil dengan harga yang sesuai, bila pengusaha tidak mampu lantas untuk apa mereka dipertahankan tetap ada di Sumbawa kalau hanya merugikan petani,” ungkap Sahril.
Yang terakhir usulan dari Sahril terkait permasalahan yang ada hanya satu yakni terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Bila PPS belum dapat terbentuk, maka jangan berharap akan terciptanya keadilan.
Diskusi berlangsung cair. Hasil diskusi itu nanti akan dijadikan Mi6 sebagai bahan untuk melakukan rencana tindaklanjut. Usai diskusi formal, Mi6 dan puluhan jurnalis di Sumbawa berdiskusi terkiat dinamika politik terkini yang berkembang di NTB.
